Fungsi Amandemen 1945

PENDAHULUAN

 Amandemen UUD 1945 mengamanatkan perlunya perubahan dalam

pengelolaan pembangunan sektor publik, antara lain melalui:

• Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan APBN

• Ditiadakannya GBHN sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan

nasional

• Diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan

• Perubahan format belanja negara dan mekanisme penyusunan anggaran.

• Perubahan pendekatan penganggaran secara terpadu

• Penganggaran dengan kerangka pengeluaran jangka menengah

• Penganggaran berbasis kinerja.

• Efisiensi dan efektivitas APBN.

 Departemen Agama yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam

menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keagamaan,

menyelenggarakan fungsinya lebih banyak terkait langsung dengan kepentingan

fungsi publik yaitu :

1. Melakukan perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan

kebijakan teknis di bidang keagamaan

2. Melakukan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keagamaan

3. Melakukan pengelolaan barang milik/kekayaan negara

4. Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan kehidupan

beragama

5. Melakukan penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di

bidang pelaksanaan tugas dan fungsi departemen kepada Presiden.

 Kelima fungsi sebagaimana tersebut di atas, dijabarkan menjadi 21 program,

yaitu: 6 program pada Fungsi Pelayanan Umum, 1 program pada Fungsi Pariwisata

dan Budaya, 5 program pada Fungsi Agama, 8 program pada Fungsi Pendidikan

dan 1 program pada Fungsi Perlindungan Sosial.

 Dari cakupan lingkup tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas yang

sangat besar, Departemen Agama, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

menghadapi kondisi dan permasalahan yang sangat strategis yaitu :

1. Kondisi lingkungan global

2. Kondisi lingkungan nasional

3. Kondisi internal Departemen Agama

 Kondisi sebagaimana tersebut di atas, secara langsung maupun tidak

langsung sangat mempengaruhi Departemen Agama dalam pelaksanaaan tugas

dan fungsi serta pencapaian tujuan pembangunan dalam bidang keagamaan.

 Tahun 2008, pemerintah mengeluarkan kebijakan penekanan pengeluaran

terhadap government expenditure atau belanja pemerintah khususnya belanja

barang. Hal tersebut dilakukan mengingat bahwa untuk APBN 2008 tidak banyak

mengalami perubahan signifikan dari APBN 2007. Selain itu belanja pemerintah

dikhususkan untuk mengcover bencana alam dan peningkatan hidup rakyat miskin

serta menutup pembayaran hutang luar negeri. Oleh karena itu, anggaran 2008

pada lembaga/departemen tidak banyak mengalami peningkatan, mengingat

kebutuhan pembiayaan belanja barang pemerintah terus meningkat antara lain

pembiayaan untuk penanggulangan bencana, bantuan keluarga miskin serta subsidi,

walaupun ada peningkatan penerimaan negara pada tahun 2007 dibanding

penerimaan negara tahun 2006.

 Dalam menghadapi situasi dan kondisi sebagaimana tersebut di atas,

Departemen Agama tetap berjuang melalui Bappenas, Departemen Keuangan,

DPR, praktisi-praktisi dan tokoh masyarakat untuk meyakinkan pemerintah bahwa

Departemen Agama tetap membutuhkan kenaikan anggaran pada tahun 2008,

mengingat beban Departemen Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

yang cukup berat sehingga isu-isu strategis pembangunan agama Departemen

Agama perlu mendapat perhatian dalam pembangunan. Isu strategis pembangunan

agama adalah :

1. Penanggulangan dampak negatif globalisasi, modernisasi dan reformasi

2. Internalisasi nilai-nilai demokrasi dan HAM

3. Indikator pembangunan bidang agama 4. Peningkatan pelayanan peribadatan

5. Perluasan wawasan dan peningkatan pendalaman keagamaan

6. Pengembangan data dan informasi kegamaan

7. Pemantapan hubungan dan kerukunan antar umat beragama

8. Pemberdayaan dan peningkatan peran tempat ibadah dan lembaga keagamaan

9. Peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan

10. Peningkatan sarana keagamaan

11. Peningkatan kualitas keluarga sakinah / sukinah / hita sukaya, bahagia dan

masyarakat madani

12. Pemberdayaan umat melalui mobilisasi potensi zakat, wakaf dan dana

keagamaan lainnya

13. Peningkatan fungsi budaya dan rekreasi bidang agama melalui wakaf produktif

14. Penguatan kelembagaan, peningkatan pegarusutamaan gender dan

perlindungan anak.